Beberapa hari terakhir, dunia perguruan tinggi digemparkan dengan kebohongan seorang mahasiswa doktoral Technische Universiteit (TU) Delft di Belanda yang bernama Dwi Hartanto. Masyarakat yang selama beberapa waktu terlanjur percaya dengan klaim prestasi yang dikatakan Dwi, terpaksa harus kecewa. Kebohongan Dwi memang cukup meyakinkan, sehingga beberapa lembaga negara pun turut menaruh kepercayaan kepadanya. Media dalam negeri bahkan sempat menyematkan gelar yang cukup prestisius: The Next Habibie!

Investigasi yang dilakukan oleh beberapa pemangku kepentingan belum menemukan adanya keuntungan finansial dari perbuatan bohong Dwi. Selain itu, belum ada pihak tertentu yang melaporkan adanya kerugian materiil. Pengakuan Dwi muncul setelah adanya laporan dari komunitas ilmuwan yang merasa prihatin dan khawatir adanya efek domino dari perilaku bohong tersebut. Satu-satunya keuntungan yang saat ini dapat diidentifikasi “hanya” sebatas popularitas. Hanya saja, kebohongan Dwi terjadi dalam sebuah komunitas bernama pendidikan tinggi yang harus menjaga marwah kewibawaan ilmu pengetahuan, sehingga persoalan pembohongan publik ini menjadi serius. Kebohongan ini mencederai kepercayaan masyarakat kepada institusi pendidikan tinggi, serupa dengan tercederainya masyarakat terhadap kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum.

Fenomena kebohongan Dwi pada dasarnya merupakan bagian dari realitas masyarakat kita; seperti gunung es yang tampak kecil, namun menyimpan bagian besar yang tidak terlihat di bawah permukaan laut. Masyarakat kita sebenarnya memiliki obsesi mendapatkan pengakuan, popularitas, dan eksistensi; sebagian tidak ragu meraihnya dengan beragam cara.

Pada beberapa dekade lalu, obsesi masyarakat akan pengakuan diwujudkan dalam bentuk kepemilikan gelar ningrat. Orang yang memiliki gelar ningrat akan mendapatkan perlakuan berbeda dibanding anggota masyarakat pada umumnya; gelar ningrat menjadi penanda eksistensi. Sayang sekali, gelar ningrat ini hanya bisa didapatkan melalui hubungan darah atau pernikahan. Seseorang yang tidak memiliki kekerabatan ningrat, atau tidak pernah menikah dengan seorang ningrat, tidak akan pernah mendapatkan gelar tersebut. Belakangan, ada kabar yang mengatakan bahwa gelar ningrat bisa dibeli.

Perwujudan obsesi masyarakat akan popularitas bermetamorfosis seiring berjalannya waktu. Saat ini, masyarakat menjadikan gelar akademis, atau gelar agamis sebagai penanda eksistensi. Gelar akademis menjadikan seseorang tampak lebih pintar, sedangkan gelar agamis seakan memisahkan seseorang dengan hasrat duniawi. Uniknya, kedua gelar tersebut seringkali dimunculkan dalam konteks yang kurang sesuai; di surat undangan pernikahan misalnya. Kedua gelar tersebut juga seringkali berhasil melesapkan identitas asli seseorang; misalnya penyebutan Pak Haji atau Bu Hajah alih-alih nama asli empunya gelar.

Gelaran Pilkada yang akan dilakukan dalam waktu dekat, secara telanjang menampilkan fenomena obsesi popularitas dalam masyarakat. Banyak iklan Pilkada yang menampilkan wajah bakal calon pemimpin diiringi gelar akademis atau agamis yang sangat lengkap, seakan-akan ingin menunjukkan tingkat inteligensi dan religiusitas pengiklan. Gelar menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terhindarkan. Tidak heran jika institusi agama dan institusi pendidikan tinggi di negeri ini banyak dipenuhi orang yang haus gelar. Alih-alih menjalani segenap proses, pemburu gelar seringkali memilih jalan pintas. Kasus seorang guru besar di Jakarta yang secara ajaib mampu meluluskan ratusan doktor dalam setahun menjadi indikator obsesi masyarakat terhadap gelar akademis.

Sanksi yang dijatuhkan kepada Dwi belum jelas, dan tidak terlalu penting. Kita hanya perlu mengambil hikmah dari kebohongan ini. Pertama; sepandai-pandai manusia berbohong, pada akhirnya akan terbongkar juga dustanya. Tidak ada tindakan kriminal yang sempurna, selalu ada jejak yang bisa diikuti. Kejujuran pada akhirnya harus menjadi satu-satunya pilihan yang mendasari tindakan kita.

Kedua; obsesi popularitas yang berlebihan hanya akan menjadikan seseorang gelap mata dan berpikir irasional. Popularitas bukan satu-satunya tolok ukur kebaikan manusia. Kualitas kehidupan manusia ditentukan oleh kemanfaatan mereka bagi orang lain. Usaha agar bermanfaat bagi manusia lain lebih layak dilakukan, dan secara tidak langsung akan bermuara pada popularitas seseorang.

Terakhir; keberanian mengakui kesalahan adalah perbuatan yang patut dihargai. Seorang anak manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Hal yang membedakan antara pemberani dan pengecut adalah tindakan mengakui kesalahan yang diperbuatnya, bukan pura-pura lupa atau berusaha dikasihani. Puncak keberanian kita tentu saja memberikan maaf, dan tetap menegakkan supremasi hukum atas kesalahan yang bersifat perdata atau pidana. Semoga kita mampu mengambil hikmah dari kebohongan Dwi.